Program MBG Tak Pernah Sunyi dari Masalah
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Pengamat Hukum dan Sosial)
Jendelakita.my.id. - Beruntun masalah terus mewarnai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari isu politik, sosial, hingga ekonomi, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hal ini terjadi meskipun program MBG telah berjalan lebih dari satu tahun.
Berbagai isu tersebut muncul dari sejumlah peristiwa, seperti pemberitaan mengenai ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA) di Nusantara yang terdampak. Selain itu, protes dari orang tua/wali murid serta tenaga pendidik (guru) juga turut mewarnai dinamika program ini.
Di tengah polemik yang terjadi antar sesama anak bangsa, baik yang pro maupun kontra, program MBG tampaknya akan tetap berjalan. Di satu sisi, program ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan para pengelola dan tenaga relawan, mulai dari juru masak hingga kurir yang mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Namun, di sisi lain, masyarakat juga merasakan dampak berupa peningkatan harga bahan-bahan pokok di pasaran. Bahkan, ketika Presiden Republik Indonesia sempat berencana meninjau ulang program MBG, hal tersebut mendapat reaksi dari sejumlah relawan yang khawatir kehilangan pekerjaan.
Terlepas dari berbagai peristiwa tersebut, baru-baru ini muncul kasus viral dari seorang pengelola SPPG di Ciamis berinisial HI. Ia menjadi sorotan publik setelah melakukan aksi joget di muka umum yang viral di media sosial, sambil menunjukkan uang hasil pengelolaan MBG yang diklaim mencapai jutaan rupiah per hari. Tindakan tersebut menuai respons negatif dari masyarakat.
Perbuatan tersebut sangat disayangkan karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan. Menanggapi hal ini, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program MBG bukanlah bisnis. Meskipun HI telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia, tindakan tersebut terlanjur melukai perasaan publik. Untuk sementara waktu, usaha SPPG yang dikelolanya pun ditutup oleh BGN.
Dari peristiwa ini, penting bagi kita untuk belajar tentang nilai kebersamaan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pemerintah, dalam hal ini BGN, juga dihadapkan pada tantangan global, termasuk kondisi geopolitik seperti konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan bakar (BBM).
Sebagai respons, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas melalui sistem kerja dari rumah (WFH/WFA), baik bagi pegawai pemerintah maupun swasta. Untuk sektor pendidikan, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Namun, kebijakan ini tampak kontradiktif dengan pelaksanaan program MBG, karena siswa atau orang tua tetap diwajibkan mengambil jatah makanan di sekolah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah kebijakan tersebut justru akan berdampak pada peningkatan penggunaan BBM? Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan secara maksimal.
