Perkumpulan Bakti Purna Masyarakat Sumsel Dorong Harmonisasi Kebijakan untuk Optimalkan PAD

 Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. 

Jendelakita.my.id – Rapat Pengurus Perkumpulan Bakti Purna Masyarakat Sumatera Selatan (BPMSS) kembali dilaksanakan pada Jumat, 20 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian pertemuan yang mempertemukan berbagai elemen penting dalam struktur organisasi BPMSS, yakni Pengawas, Pembina, Pengurus, dan Dewan Pakar. Acara diselenggarakan di Kedai Tiga Nyonya, yang berlokasi di Jalan Kartini, Palembang. Rapat ini menjadi wadah strategis bagi para tokoh masyarakat untuk berdiskusi dan merumuskan gagasan-gagasan konstruktif bagi kemajuan Provinsi Sumatera Selatan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Pembina BPMSS, Bapak Drs. H. Solihin Daud, beserta beberapa tokoh masyarakat lainnya yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan daerah. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antaranggota, namun juga sebagai ruang untuk menggali ide dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam aspek peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah strategi peningkatan PAD di Provinsi Sumatera Selatan. Para peserta rapat menyadari bahwa optimalisasi PAD sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, dibutuhkan kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kebijakan yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki oleh Sumatera Selatan.

Salah satu poin penting yang diangkat dalam diskusi adalah peran regulasi dalam mendukung upaya peningkatan PAD. Para peserta rapat menekankan pentingnya perampingan, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Langkah ini dianggap krusial dalam mengatasi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan kejelasan tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam menjalankan roda pemerintahan.

Rapat ini juga menghasilkan sejumlah gagasan yang dinilai penting untuk dijadikan bahan usulan dalam kajian Undang-Undang Dasar 1945 di masa mendatang. Dengan melibatkan pemikiran dari tokoh-tokoh berpengalaman, BPMSS berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses perumusan kebijakan nasional yang lebih adil dan berpihak kepada daerah.

Sebagai pembicara utama dalam pertemuan tersebut, Bapak Susno Duadji menyampaikan makalah yang berjudul “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.” Dalam paparannya, beliau mengulas berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan lokal secara berkelanjutan. Presentasi tersebut membuka wawasan para peserta rapat mengenai pentingnya inovasi kebijakan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan pemberdayaan potensi lokal guna menciptakan kemandirian fiskal yang kuat.

Melalui pertemuan ini, Perkumpulan Bakti Purna Masyarakat Sumatera Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui dialog yang konstruktif dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, BPMSS berharap dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.