Filosofi Pancasila Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial

Opini Oleh: Albar Sentosa Subari*)

JENDELAKITA.MY.ID - Berdasarkan prinsip dasar filosofis Pancasila bahwa negara adalah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehadiran kapitalis harus diletakkan dalam paradigma bahwa ekonomi untuk rakyat bukan untuk perseorangan.

Oleh karena itu ekonomi global harus diterima dengan melakukan suatu sinergi yang positif, dalam arti negara, bangsa dan kemakmuran rakyat tidak dikuasai dan diserahkan kalangan kapitalis dengan suatu prinsip persaingan diletakkan dalam konteks kemakmuran rakyat.

Prinsip liberalisme yang diletakkan dalam norma dasar ekonomi Indonesia, membawa ekonomi Indonesia di bawah kekuasaan kapitalis dan kalangan korporat.

Terlebih lagi dengan diterapkannya sistem demokrasi liberal menumbuhkan suburkan suatu kerjasama yang kolutif antara penguasa negara, elit politik, tokoh partai dan kalangan oligarki lainnya.

Di satu sisi kalangan oligarki, elit politik, tokoh partai, penguasa serta birokrat memiliki kekuasaan dan dalam persaingan kekuasaan membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga harus menjalin kerjasama dengan kalangan kapitalis, korporat yang memiliki modal.

Pada sisi lain kalangan kapitalis, korporat Untuk memenuhi ambisi keuntungan yang sebesar besarnya membutuhkan kekuasaan politik untuk menguasai sektor sektor ekonomi, kekayaan alam bahkan kekayaan rakyat.

Dalam pusaran inilah maka sistem demokrasi biaya tinggi yang dijamin UUD NKRI tahun 1945, menumbuhkan suburkan praktek korupsi melalui kekuasaan oligarki.

Menurut Darwin yang dikutip Kaelan, 2016 halaman 197:

Dalam reformasi dewasa' ini demokrasi dikatakan mengalami DEFICIT, yaitu jikalau perolehan atau manfaat yang diterima masyarakat dengan hadirnya demokrasi, lebih rendah dibandingkan dengan ongkos demokrasi baik dalam arti finansial yang dikeluarkan dan ditanggung oleh rakyat, maupun negara untuk menggelar pesta demokrasi tersebut, sejak Pemilu yang memilih anggota legislatif, pemilihan presiden bisa (2X), pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati, Kades sampai Kadus. Anggaran Belanja Negara yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menggaji para politisi di lembaga lembaga negara, mensubsidi partai partai politik (resmi atau tidak resmi), atau biaya yang dikeluarkan oleh para pendukung partai untuk membiayai partai dan kampanye politik mereka. Ini semua menggunakan uang rakyat yang mencapai ratusan triliun, namun hasil tidak berkolerasi positif dengan kesejahteraan yang diperoleh rakyat. Bahkan tidak dapat dipungkiri di lapangan telah terjadi demokrasi Transaksionalisme, di mana dalam praktek suksesi kepemimpinan untuk mendapatkan dukungan, atau kerjasama tim senantiasa berkorelasi dengan dana yang sangat tinggi.

Dampaknya fakta sejak direalisasikannya Pilkada tahun 2004, hampir 3.000 anggota DPRD provinsi serta kota/kabupaten di seluruh Indonesia terjerat hukum , dan paling banyak adalah kasus KORUPSI (idem).

Oleh karena itu tidak mengherankan jikalau akhir akhir ini banyak artis yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, calon Bupati -wakilnya, Gubernur - wakilnya, Walikota -wakilnya dan lain sebagainya. Jikalau dahulu semangat reformasi untuk menghilangkan praktek money politics namun sekarang justru BERTAMBAH KRO-NIS karena Demokrasi berkorelasi dengan UANG, sehingga dewasa ini justru sudah terjadi POLITIK IS MONEY.

Mudah mudahan dengan Pemilu yang akan datang, terpilih pemimpin pemimpin baik di lembaga eksekutif maupun legislatif adalah orang orang yang berkualitas, profesional dan proporsional sehingga visi misinya jelas untuk kemakmuran rakyat bukan untuk segelintir manusia Indonesia.

Amanat itu adalah wasiat para pendiri bangsa dan negara Indonesia yang mereka rebut kemerdekaan Indonesia bersama rakyat dari Sabang sampai Merauke sehingga perlu juga merasakan hasil perjuangan nenek moyang mereka.

Berupa masyarakat yang adil dan makmur, serta makmur dalam berkeadilan di segala sektor kehidupan sebagai anggota warga negara Indonesia yang mencintai tanah air nya.

Sesuai dengan lagu lagu perjuangan Indonesia Tanah Airku, Tumpah darah Ku.

Jangan sampai kata KU (My) menjadi MU (You).

Insya' Allah Indonesia menjadi negara Rahmatan lil ' Al-Amin. ***

*) Penulis adalah Ketua Koordinator Jejaring Panca Mandala Sriwijaya Sumatera Selatan