Beragam Persoalan MBG
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Kolumnis. Pengamat Hukum dan Sosial)
Jendelakita.my.id. - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik setelah berbagai persoalan muncul secara beruntun. Perhatian masyarakat semakin meningkat setelah viral sejumlah kasus keracunan yang dialami siswa dan siswi usai menyantap makanan yang berasal dari program tersebut.
Belum selesai persoalan itu, muncul pula berbagai informasi mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Di saat yang sama, publik juga menyoroti kebijakan pengangkatan tenaga relawan menjadi pegawai tetap dengan penghasilan yang disebut-sebut melebihi gaji tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Selanjutnya, perhatian masyarakat kembali tertuju pada pengadaan sarana transportasi bagi relawan berupa sepeda motor listrik. Program ini bahkan menjadi sorotan karena, berdasarkan pemberitaan yang beredar, sedang berada dalam pengawasan aparat penegak hukum. Di tengah berbagai polemik tersebut, publik juga dikejutkan dengan pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan yang melibatkan salah satu pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kini muncul persoalan baru. Sejumlah pengusaha yang mengelola dapur MBG menyampaikan keberatan atas penghentian sementara program selama masa libur sekolah. Menurut pemberitaan yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi nasional, penghentian sementara program MBG selama liburan sekolah diperkirakan dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp3 triliun.
Di sisi lain, isu MBG juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat, termasuk ibu-ibu rumah tangga, yang meminta agar program tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Hingga saat ini, MBG masih menjadi topik hangat yang terus mendapat perhatian media dan masyarakat.
Jika dilihat dari logika sederhana, biasanya seseorang akan merasa senang ketika memperoleh makanan secara gratis atau ditraktir. Namun, dalam konteks penghentian sementara program MBG selama liburan sekolah, yang justru menyampaikan protes bukan para siswa sebagai penerima manfaat utama, melainkan para pengusaha pengelola dapur MBG. Fenomena ini tentu menarik untuk dicermati dan menjadi bahan refleksi bersama.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu diselesaikan agar tercipta keharmonisan dan keseimbangan kepentingan di antara seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara objektif dan komprehensif guna memastikan bahwa tujuan utama program tetap berada pada jalur yang benar.
Pada dasarnya, persoalan ini dapat disederhanakan ke dalam satu pertanyaan mendasar, yaitu: dari siapa, oleh siapa, dan untuk siapa program MBG ini diselenggarakan?
Pertanyaan tersebut mengingatkan kita pada prinsip yang dikenal dalam negara demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokratis, kedaulatan berasal dari rakyat, kemudian dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, dan pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.
Demikian pula dengan program MBG. Sumber pendanaannya berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui penerimaan negara, kemudian disetujui melalui mekanisme yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat, dan pada akhirnya harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan program MBG seyogianya selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.
