Tragedi Anak dan Luka Administrasi Pendidikan
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Ketua Lembaga Adat Melayu Peduli Marga Batang Hari Sembilan)
Jendelakita,my.id. - Menyimak jumpa pers Bupati Ngada, Raymundus Bena, pada Kamis, 5 Februari 2026, terungkap kronologi setelah dilakukan penelusuran terhadap tragedi bunuh diri seorang anak sekolah dasar berusia 10 tahun bernama Yohannes Bastian Roja. Beberapa hari sebelum peristiwa memilukan tersebut terjadi, anak itu berulang kali menanyakan beasiswa Program Indonesia Pintar kepada ibunya. Namun, karena syarat administrasi belum terpenuhi—Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sang ibu masih terdaftar di domisili lama dan belum dipindahkan ke Kabupaten Ngada—maka pengurusan beasiswa harus menunggu hingga proses pindah alamat selesai. Akibat kondisi administrasi tersebut, keluarga ini juga belum menerima bantuan sosial, tegas Bupati Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Terlepas dari penjelasan tersebut, sebagai kolumnis masih tersisa sejumlah persoalan mendasar. Anak tersebut sangat mengharapkan beasiswa Program Indonesia Pintar yang terhambat hanya karena persoalan administrasi. Hanya karena selembar kertas, pada akhirnya seorang anak berusia 10 tahun memilih jalan pintas untuk mengakhiri penderitaannya.
Pertanyaan selanjutnya adalah di mana peran perangkat desa atau lurah setempat. Apakah tidak ada upaya membantu menyelesaikan persoalan warganya yang tengah mengalami kesulitan? Selain itu, sejauh mana peran pihak sekolah dalam melihat dan merespons kondisi sosial serta psikologis peserta didiknya?
Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa YBR tinggal di rumah neneknya dengan status anak yatim, dan hidup bersama ayah tiri dari saudara tirinya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan mengakhiri hidup yang dilakukannya merupakan akumulasi persoalan yang kompleks, baik secara lahiriah maupun psikologis, yang sama sekali tidak mendukung tumbuh kembang seorang anak.
Dari catatan terakhir yang ditujukan kepada ibunya, tersirat bahwa ia tidak ingin merepotkan sang ibu yang memang sudah berada dalam kondisi miskin ekstrem. Ungkapan ini justru memperlihatkan beban psikologis yang terlalu berat dipikul oleh seorang anak seusianya.
Ironisnya, setelah peristiwa ini viral di media sosial, barulah para pejabat daerah hingga pusat seolah terbuka mata dan hatinya untuk melihat bahwa kondisi dunia pendidikan masih belum menggembirakan jika dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya yang tampak lebih diprioritaskan. Belum lagi persoalan sarana dan prasarana menuju sekolah, seperti jembatan putus dan ambruk di Jawa Barat, yang memaksa siswa turun dan naik menggunakan tangga demi mencapai lokasi sekolah.
Kondisi tersebut semakin kontras ketika besaran gaji guru honorer diketahui jauh lebih rendah dibandingkan dengan sopir antar-jemput program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, kabar yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa DPR RI masih berencana menambah anggaran program MBG yang diambil dari dana bantuan sosial dan iuran BPJS.
