DPRD Kota Lubuk Linggau Kawal Pembahasan APBD 2026 melalui Rapat Paripurna dan Pandangan Fraksi
 |
| Dok DPRD kota Lubuklinggau |
Jendelakita.my.id. - DPRD Kota Lubuk Linggau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Mendengarkan Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD Tahun 2026 yang disampaikan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Yulian Efendi, dan dihadiri lengkap jajaran Pemerintah Kota Lubuk Linggau, mulai dari Wakil Wali Kota H. Rustam Effendi, Sekretaris Daerah H. Trisko Defriyansa, Forkopimda, Staf Ahli, para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala OPD, para Kabag, hingga para Camat. Kehadiran unsur pimpinan dan anggota dewan menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembahasan APBD berlangsung transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Setelah penyampaian nota keuangan oleh eksekutif, DPRD melanjutkan agenda rapat berikutnya, yakni mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi di DPRD—Golkar, NasDem, Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, dan PKS—menyampaikan sorotan, masukan, dan rekomendasi sebagai bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan DPRD. Penyampaian pandangan fraksi merupakan salah satu tahap krusial dalam memastikan seluruh kebijakan fiskal daerah tersusun berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.
Usai mendengarkan pandangan umum fraksi, DPRD kemudian memberikan ruang kepada pihak eksekutif untuk menyampaikan jawaban dan klarifikasi. Wakil Wali Kota, H. Rustam Effendi, mewakili eksekutif memberikan tanggapan atas seluruh pemandangan fraksi. Dalam forum yang dipimpin DPRD tersebut, eksekutif menyatakan apresiasi terhadap pandangan Fraksi Golkar yang menyoroti penyusunan program pemerintah daerah dengan prinsip efektivitas, efisiensi, serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPRD juga menyoroti perhatian eksekutif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekankan pentingnya langkah strategis OPD terkait dalam optimalisasi pajak serta retribusi daerah.
DPRD turut mencatat jawaban eksekutif terkait sejumlah usulan teknis, seperti peningkatan jaringan PDAM di Jalan Lintas Lubuk Linggau–Jambi Kelurahan Jogoboyo serta penanganan drainase ambruk di RT 1 Kelurahan Bandung Kiri, yang dinyatakan menjadi prioritas pemerintah. Pandangan Fraksi NasDem mengenai dukungan terhadap Raperda APBD 2026 juga mendapat apresiasi eksekutif dan menjadi perhatian DPRD dalam proses pembahasan lanjutan.
Dalam tanggapan terhadap Fraksi Gerindra, DPRD mencermati komitmen pemerintah untuk memprioritaskan usulan relokasi asrama mahasiswa di Yogyakarta serta arahan kepada TAPD untuk menyampaikan KUA-PPAS APBD 2027 sesuai jadwal. Masukan Fraksi PKB terkait peningkatan uang duduk dokter spesialis RSUD Siti Aisyah dan sejumlah usulan infrastruktur juga dicatat DPRD sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang harus dikawal dalam rapat-rapat lanjutan bersama eksekutif.
Sementara itu, pandangan Fraksi PDI Perjuangan tentang percepatan proses inbreng dengan Bank Sumsel Babel, penataan tenaga honorer, inventarisasi kendaraan dinas, serta rasionalisasi perencanaan OPD menjadi sorotan DPRD untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih akuntabel. Pada saat yang sama, jawaban eksekutif atas pandangan Fraksi PKS tentang pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan obat darurat, serta pelatihan masyarakat menunjukkan bahwa banyak isu prioritas yang perlu ditindaklanjuti dalam proses pembahasan berikutnya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kota Lubuk Linggau kembali menegaskan perannya sebagai lembaga legislasi sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Semua pandangan fraksi, jawaban eksekutif, dan catatan yang muncul dalam rapat ini akan menjadi dasar bagi DPRD dalam pembahasan lanjutan menuju penetapan APBD 2026, dengan komitmen kuat untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai arah prioritas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Rilis/adv)
