Wakil Bupati Musi Rawas Dukung Implementasi P5HAM untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Dok. Pemkab Musi Rawas

Jendelakita.my.id. - Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, menghadiri kegiatan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) Tahun 2025. Acara tersebut dilaksanakan di The Ligat Cafe Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, pada Kamis (4/9/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 13, H. SN Prana Putra Sohe, beserta rombongan. Kehadiran tokoh penting tersebut menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di tingkat daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Musi Rawas menyampaikan ucapan hangat kepada tamu kehormatan yang hadir. Ia menegaskan, “Selamat Datang di Kabupaten Musi Rawas kepada H. SN Prana Putra Sohe beserta rombongan, tak lupa juga ucapan terima kasih karena telah berkenan melakukan kunjungan ke Kabupaten Musi Rawas.” Ungkapan tersebut tidak hanya merefleksikan keramahtamahan masyarakat Musi Rawas, tetapi juga menjadi simbol apresiasi pemerintah daerah atas perhatian dan dukungan dari wakil rakyat di tingkat nasional terhadap program pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, Wakil Bupati memberikan apresiasi mendalam terhadap terselenggaranya kegiatan implementasi P5HAM di Kabupaten Musi Rawas. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mengokohkan komitmen negara untuk menjunjung tinggi HAM bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. “Saya juga memberikan apresiasi dilaksanakannya kegiatan Implementasi P5HAM ini, karena mengacu pada pendekatan sistematis untuk memastikan HAM di Indonesia yang bertujuan untuk menuju Indonesia EMAS 2045, melindungi penyandang disabilitas mental, mengatasi stigma dan diskriminasi,” ucap Wabup. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya peran program P5HAM dalam mendukung visi besar Indonesia menuju era emas, dengan salah satu fokus utamanya adalah perlindungan terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas mental yang kerap menghadapi tantangan diskriminasi sosial.

Melalui kegiatan ini, Wakil Bupati juga menyampaikan harapannya agar implementasi P5HAM tidak hanya sebatas wacana atau seremonial, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberadaan program ini harus menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. “Melalui kegiatan ini Wabup mengharapkan kiranya program P5HAM dapat memberikan pandangan, saran dan ikut serta dalam membangun kehidupan berbangsa dalam mendukung dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas,” tegasnya. Pernyataan ini memperlihatkan orientasi program yang diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam menjaga stabilitas sosial, menciptakan rasa aman, serta membangun suasana kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat.

Sebagai penutup, Wakil Bupati Musi Rawas kembali menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan keberhasilan implementasi HAM di daerah. Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan P5HAM tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara keseluruhan. “Semoga kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat terus terbina di masa yang akan datang untuk sama-sama mewujudkan P5HAM,” tutup Wabup.

Dengan demikian, kehadiran Wakil Bupati dalam acara ini bukan sekadar bentuk representasi pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Musi Rawas untuk mengambil bagian dalam agenda besar pembangunan bangsa berbasis penghormatan HAM. Kehadiran anggota DPR RI Komisi 13, H. SN Prana Putra Sohe, turut memberikan legitimasi dan dukungan politik terhadap pelaksanaan P5HAM. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 dengan memastikan bahwa prinsip hak asasi manusia menjadi landasan fundamental dalam setiap kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.