Pengukuhan Dewan Pengurus APKASI: Komitmen Musi Rawas Dukung Penguatan Otonomi Daerah

 

Bupati Musi Rawas (Dok. Pemkab Musi Rawas)

Jendelakita.my.id. - Bupati Musi Rawas, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, menghadiri acara pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030, pada Kamis, 17 Juli 2025. Acara yang berlangsung dengan khidmat ini digelar di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kehadiran para kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia menunjukkan pentingnya agenda pengukuhan ini dalam konteks penguatan koordinasi dan peran strategis pemerintah kabupaten di tingkat nasional.

Pengukuhan pengurus APKASI periode 2025–2030 ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian. Selain itu, sejumlah tokoh penting dari pemerintahan pusat juga turut menghadiri acara ini. Di antaranya adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Kehadiran tokoh-tokoh penting ini memperkuat makna strategis dari APKASI sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

Dalam struktur kepengurusan baru ini, Bupati Lahat, Bapak Bursah Zarnubi, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum APKASI masa bakti 2025–2030. Pengukuhan ini merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) keenam APKASI yang telah diselenggarakan pada 30 Mei 2025 di Minahasa Utara. Bersama Bursah Zarnubi, Bupati Minahasa Utara, Bapak Joune J.E. Ganda, juga terpilih sebagai Sekretaris Jenderal APKASI untuk masa jabatan yang sama. Keduanya diharapkan mampu membawa organisasi ini semakin solid dan berdaya guna dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa momentum pengukuhan dewan pengurus baru ini adalah saat yang tepat untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Beliau menegaskan, “Pengukuhan dewan pengurus yang baru ini merupakan momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.” Menurutnya, dalam praktiknya, perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah terkadang masih terjadi, terutama dalam hal interpretasi terhadap undang-undang maupun pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Lebih lanjut, Bursah Zarnubi menegaskan pentingnya peran APKASI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menyatakan bahwa APKASI bukanlah organisasi yang muncul secara spontan, melainkan merupakan bagian dari desain besar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam pernyataannya, ia menegaskan, “Kehadiran APKASI bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi memang direncanakan oleh pemerintah pada waktu itu untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.”

Kehadiran Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam acara ini menjadi simbol kuat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung penguatan otonomi daerah. Melalui keikutsertaan dalam forum seperti APKASI, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menunjukkan keseriusannya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di daerah. Komitmen ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan daerah sebagai fondasi utama dalam membangun Indonesia dari tingkat lokal menuju nasional. (Rilis/Adv)