Kain Tumpak Bukan Lagi Bermakna Simbol, tetapi Sekadar Aksesori
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. ( Ketua Lembaga Adat Melayu Peduli Marga Batang Hari Sembilan)
Jendelakita.my.id – Judul di atas setidaknya memuat tiga konstruksi istilah, yaitu “tumpak”, “simbol”, dan “aksesori”. Ketiga istilah tersebut membentuk satu kesatuan makna dalam memahami perubahan fungsi kain tumpak dewasa ini.
Istilah tumpak merujuk pada sejenis kain yang umumnya terbuat dari bahan berkualitas tinggi, seperti songket. Selain itu, terdapat pula jenis kain lain yang dikenal dengan sebutan blongsong dan sejenisnya. Kain-kain tersebut lazim digunakan dalam berbagai peristiwa penting, khususnya dalam acara adat seperti pernikahan, terutama di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan.
Adapun yang dimaksud dengan “simbol” dalam tulisan ini adalah tanda atau penanda yang memiliki makna tertentu dan mengandung nilai adat istiadat. Simbol tersebut berkaitan erat dengan struktur kehidupan masyarakat, terutama dalam komunitas masyarakat hukum adat, seperti masyarakat Komering.
Sementara itu, “aksesori” merupakan istilah yang merujuk pada sesuatu yang digunakan sebagai pelengkap atau penghias, baik pada diri seseorang maupun benda tertentu, tanpa mengandung makna yang mendalam.
Dalam tulisan ini, penulis ingin menguraikan makna keberadaan kain tumpak sebagai bagian dari identitas budaya. Kain tumpak merupakan pelengkap busana adat yang biasa dikenakan dalam berbagai acara, khususnya pesta pernikahan. Biasanya kain ini digunakan oleh pasangan pengantin serta pihak laki-laki dari kedua mempelai.
Namun, dewasa ini penggunaan kain tumpak juga kerap dijumpai dalam kegiatan formal, seperti upacara kenegaraan atau sidang anggota DPR RI maupun DPRD, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Para anggota mengenakan kain tumpak, baik dipadukan dengan busana Melayu maupun jas formal, sehingga secara visual tampak sebagai simbol identitas budaya.
Pada hakikatnya, penggunaan kain tumpak tidak sekadar sebagai pelengkap atau aksesori. Kain ini mengandung makna simbolik yang menunjukkan status sosial pemakainya, apakah masih lajang (perjaka) atau telah menikah.
Dalam masyarakat tradisional, makna tersebut masih dipahami dan dijaga. Namun, di wilayah perkotaan, seperti Kota Palembang, penggunaan kain tumpak dalam acara pernikahan yang dikelola oleh panitia pelaksana atau event organizer sering kali tidak lagi mengikuti pakem adat yang sebenarnya.
Akibatnya, terjadi penyimpangan makna yang cukup mencolok. Bahkan, bagi kalangan yang memahami adat, hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan secara kultural.
Dalam perspektif adat dan budaya, setiap nilai memiliki kedudukan yang luhur. Namun, saat ini penggunaan kain tumpak kerap dilakukan tanpa memperhatikan aturan, baik oleh remaja maupun orang dewasa, bahkan oleh orang tua sekalipun.
Secara faktual, dapat dilihat bahwa banyak orang tua (ayah) mengenakan kain tumpak di atas lutut, yang secara adat sebenarnya diperuntukkan bagi laki-laki yang belum menikah. Padahal, secara logika dan kondisi sosial, mereka telah berkeluarga.
Hal ini menyebabkan kaburnya makna antara status seorang pemuda (perjaka) dan laki-laki yang telah menikah. Fenomena ini semakin sering terjadi dan menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam praktik budaya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kain tumpak seharusnya tetap mempertahankan nilai simboliknya, bukan sekadar menjadi aksesori.
Bagi laki-laki yang telah menikah, kain tumpak seharusnya dikenakan di bawah lutut, sedikit menjulur ke bawah. Sementara itu, bagi bujang atau perjaka, kain tumpak dikenakan di atas lutut.
Fakta yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa penggunaan kain tumpak dilakukan secara sembarangan, sehingga makna simboliknya menjadi hilang. Bahkan, dalam beberapa kasus, hal ini justru merusak estetika dan nilai budaya itu sendiri.
Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi kepada para penyelenggara acara (event organizer) agar tidak menyimpang dari pakem adat, khususnya dalam penggunaan busana adat yang memiliki nilai filosofis tinggi.
