Diskusi Terbatas BPMSS Bahas Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Jendelakita.my.id. – Perkumpulan Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan (BPMSS) menggelar diskusi terbatas yang membahas hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah pascareformasi. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap usulan regulasi yang diajukan Provinsi Sumatera Selatan terkait penyempurnaan sistem otonomi daerah.

Dalam diskusi tersebut, dibahas sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, termasuk ketidakjelasan perimbangan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu isu krusial yang mencuat adalah pengelolaan dana perimbangan yang belum optimal.

“Ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Formula Dana Alokasi Umum (DAU) belum adaptif, sementara penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) kerap terlambat,” ungkap salah satu peserta diskusi. Hal ini menyebabkan banyak program pembangunan daerah tidak berjalan secara maksimal.

Tantangan lainnya yang turut disorot meliputi stagnasi regulasi desentralisasi, kesenjangan kapasitas antar daerah, ketidakpastian kebijakan nasional, hingga ancaman resentralisasi fiskal yang berpotensi mengurangi ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan.

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., yang memaparkan materi berjudul “Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Era Otonomi”, serta Drs. Romzi dengan makalah bertajuk “Otonomi Sumatera Selatan”.

Sebagai informasi, BPMSS merupakan organisasi berbadan hukum yang beranggotakan para tokoh masyarakat Sumatera Selatan dari unsur Pengawas, Pengurus, dan Dewan Pakar, yang aktif memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan daerah.

Melalui diskusi ini, BPMSS berharap dapat mendorong lahirnya regulasi yang lebih adil, adaptif, dan menjawab kebutuhan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.