10 Pertanyaan Terkait Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum bagi Mahasiswa Hukum

Gambar oleh marcinturosz dari Pixabay

Jendelakita.my.id. - Berikut adalah daftar pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat ujian Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum bagi mahasiswa yang mengambil jurusan / program studi ilmu hukum atau hukum tata negara.

Pertanyaan 1: 

Apa perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata?

Jawaban:

Hukum pidana menangani pelanggaran terhadap negara atau publik, dan melibatkan penuntutan oleh pemerintah terhadap seseorang untuk tindakan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Hukuman dapat mencakup penjara, denda, atau pelayanan masyarakat. Di sisi lain, hukum perdata menangani sengketa antara individu atau organisasi, biasanya melibatkan hak-hak pribadi. Remedinya sering kali berupa kompensasi atau pelaksanaan spesifik daripada hukuman.

Pertanyaan 2: 

Apa saja sumber utama hukum?

Jawaban:

Sumber utama hukum meliputi konstitusi, undang-undang (hukum yang disahkan oleh badan legislatif), peraturan (aturan yang dibuat oleh badan eksekutif), yurisprudensi (keputusan pengadilan), dan hukum adat. Dalam beberapa sistem hukum, seperti sistem hukum sipil, kode (undang-undang tertulis yang komprehensif) juga sangat penting.

Pertanyaan 3: 

Apa prinsip stare decisis?

Jawaban:

Prinsip stare decisis berarti "untuk berdiri pada hal-hal yang diputuskan" dalam bahasa Latin. Ini adalah doktrin bahwa pengadilan harus mengikuti preseden yang ditetapkan oleh keputusan sebelumnya saat membuat putusan dalam kasus baru. Ini memastikan konsistensi dan prediktabilitas dalam hukum.

Pertanyaan 4: Apa perbedaan antara hukum materiil dan hukum formil?

Jawaban:

Hukum materiil mendefinisikan hak dan kewajiban individu dan badan kolektif. Ini mencakup hukum yang mengatur bagaimana orang berperilaku dan konsekuensi hukum dari perilaku tersebut. Hukum formil, di sisi lain, menguraikan proses dan prosedur yang harus diikuti untuk menegakkan hukum materiil, seperti aturan prosedur pengadilan dan bukti.

Pertanyaan 5: 

Jelaskan konsep mens rea dalam hukum pidana.

Jawaban:

Mens rea merujuk pada "niat jahat" atau keadaan mental seseorang saat melakukan kejahatan. Ini melibatkan niat atau pengetahuan akan kesalahan. Untuk seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah, penuntut biasanya harus membuktikan baik actus reus (tindakan bersalah) maupun mens rea (niat jahat).

Pertanyaan 6: Apa peran seorang hakim dalam sistem hukum common law?

Jawaban:

Dalam sistem hukum common law, seorang hakim menafsirkan dan menerapkan hukum, memutuskan kelayakan bukti, mengarahkan juri, dan membuat keputusan dalam sengketa hukum. Hakim juga menciptakan yurisprudensi melalui keputusan mereka, yang dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus di masa depan.

Pertanyaan 7: 

Jelaskan konsep judicial review.

Jawaban:

Judicial review adalah kekuasaan pengadilan untuk memeriksa tindakan cabang legislatif dan eksekutif dari pemerintah dan menyatakan tindakan tersebut tidak konstitusional jika melanggar Konstitusi. Ini memastikan bahwa semua tindakan pemerintah mematuhi hukum tertinggi di negara tersebut.

Pertanyaan 8: 

Apa itu tort dalam hukum perdata?

Jawaban:

Tort adalah kesalahan perdata atau pelanggaran hak (selain di bawah kontrak) yang menyebabkan kerugian atau kehilangan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi. Tort umum meliputi kelalaian, penimbulan kesengsaraan emosional yang disengaja, dan fitnah.

Pertanyaan 9: 

Apa doktrin pemisahan kekuasaan?

Jawaban:

Doktrin pemisahan kekuasaan adalah pembagian tanggung jawab pemerintahan ke dalam cabang-cabang yang berbeda untuk mencegah satu cabang menjalankan fungsi inti dari cabang lainnya. Cabang-cabang ini biasanya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem checks and balances ini memastikan tidak ada satu cabang yang menjadi terlalu kuat.

Pertanyaan 10: 

Apa itu preseden hukum, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pengadilan?

Jawaban:

Preseden hukum adalah keputusan yudisial yang digunakan sebagai contoh atau otoritas untuk memutuskan kasus-kasus berikutnya yang melibatkan fakta atau masalah hukum serupa. Preseden mempengaruhi keputusan pengadilan dengan memberikan kerangka kerja dan panduan bagi hakim, serta mempromosikan konsistensi dan stabilitas dalam sistem hukum.***