Breaking News

Upaya PK Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Kajian Normatif


 Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.  (Pengamat Hukum dan Politik)

Jendelakita.my.id. - Dalam sistem peradilan di Indonesia, dikenal dua jenis upaya hukum yang dapat ditempuh apabila suatu putusan hakim dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Kedua upaya hukum tersebut adalah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa terdiri atas banding dan kasasi. Sementara itu, salah satu bentuk upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali (PK).

Banding merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila salah satu pihak merasa belum memperoleh keadilan atas putusan Pengadilan Negeri. Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Apabila putusan Pengadilan Tinggi masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, tersedia jalur kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang memenuhi alasan-alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain apabila ditemukan novum atau bukti baru.

Kembali pada persoalan yang menjadi pokok pembahasan, bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung yang memutus perkara mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Nomor 9149/D.DI./KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019?

Putusan tersebut, sebagaimana diketahui, menyatakan bahwa surat keterangan dimaksud "tidak sah". Konsekuensinya, surat tersebut dinyatakan batal demi hukum dan harus dicabut oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan, kemudian ditarik serta dimusnahkan. Dengan kata lain, surat keterangan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan konsekuensi hukum sejak diterbitkan.

Pertanyaannya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut masih dapat dilawan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali?

Upaya tersebut disebut telah ditempuh oleh pihak Gibran melalui Sekretariat Wakil Presiden. Pada 10 November 2026, sekretariat tersebut mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Inti surat itu adalah permintaan agar Kementerian Pendidikan Republik Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/PTUN/2026.

Namun, respons Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah justru berupa pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tersebut. Pihak kementerian menerbitkan keputusan mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka, yakni dengan mencabut atau membatalkan surat keterangan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Agung.

Pencabutan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026. Keputusan itu telah disampaikan kepada PTUN pada 12 November 2026. Peristiwa tersebut berlangsung bersamaan dengan pernyataan Gibran Rakabuming Raka untuk berhenti kepada MPR RI.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, muncul pertanyaan lanjutan: apa dasar hukum yang digunakan sehingga permintaan upaya hukum luar biasa berupa PK dari Sekretariat Wakil Presiden justru direspons oleh pihak tergugat, dalam hal ini pejabat TUN, dengan mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut?

Hal ini berkaitan dengan norma hukum yang berlaku setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menyangkut ketentuan mengenai Peninjauan Kembali dalam sengketa TUN, yang menurut uraian ini hanya memberikan hak pengajuan PK kepada pihak penggugat yang merupakan warga negara Indonesia.

Selain itu, terdapat Pasal 53 ayat (6) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jika ditinjau dari perspektif filosofis hukum, muncul pertanyaan mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dalam sengketa administrasi terhadap keputusan pejabat TUN, hak mengajukan PK hanya diberikan kepada pihak penggugat.

Hal tersebut dapat dipahami dengan melihat kedudukan penggugat sebagai pihak yang sejak awal mengalami kerugian akibat diterbitkannya keputusan TUN. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, penggugat perlu diberikan kesempatan untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum melalui mekanisme upaya hukum yang tersedia.