Pencabutan Suket Terhadap Gugatan dan Kasus Tindak Pidana
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Pengamat Hukum dan Politik)
Jendelakita.my.id. - Dua peristiwa hukum yang pada awalnya memiliki keterkaitan satu sama lain tidak selalu menimbulkan dampak hukum yang sama terhadap peristiwa lainnya. Setiap peristiwa hukum memiliki konsekuensi tersendiri, bergantung pada objek persoalan, subjek hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada hari yang bersejarah dalam perjalanan politik Indonesia, setidaknya terdapat tiga peristiwa penting yang patut menjadi perhatian dan dikenang oleh masyarakat.
Peristiwa pertama berlangsung di tempat yang sama, yakni Gedung DPR RI dan MPR RI. Pada pagi hari, Komisi III DPR RI menggelar agenda dengar pendapat bersama Kapolri terkait dugaan penyadapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Presiden Republik Indonesia.
Pihak yang diduga menjadi pelaku penyadapan tersebut disebut-sebut melibatkan mantan orang nomor satu di lembaga kepolisian beserta jajarannya. Saat ini, kasus tersebut sedang diproses. Empat orang telah ditangkap, dan salah satunya telah diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan banding.
Peristiwa kedua terjadi pada siang harinya, setelah agenda sidang Komisi III DPR RI dipercepat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden kepada Ketua MPR RI di Senayan, Jakarta.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Penulis menggunakan istilah "berhenti" karena secara resmi, dalam surat yang dimaksud, tepatnya pada alinea pertama baris kedua, tertulis pernyataan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, setelah membaca salinan surat tersebut, memberikan komentar bahwa Gibran secara tegas menggunakan istilah berhenti. Oleh karena itu, menurut pandangannya sebagai pakar hukum sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, MPR RI tidak perlu menggelar sidang khusus untuk menerima ataupun menolak pengunduran diri Gibran. Sebab, yang bersangkutan dinilai telah menyatakan secara jelas dan final bahwa dirinya berhenti.
Tentu saja, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan dampak hukum sekaligus konsekuensi politik.
Peristiwa ketiga berkaitan dengan jalannya persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam putusan yang dibacakan pada hari itu, majelis hakim menggugurkan gugatan dengan pertimbangan bahwa surat yang menjadi objek sengketa telah dicabut oleh pejabat tata usaha negara (TUN), dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.
Selain karena surat tersebut telah dicabut atau dibatalkan oleh pejabat TUN, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memusnahkan lembaran surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut dinilai cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah.
Konsekuensinya, perbuatan yang didasarkan pada surat keterangan tersebut juga perlu ditinjau dari aspek keabsahan hukumnya. Hal ini termasuk penggunaannya sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.
Apabila suatu dokumen atau perbuatan hukum dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat formal maupun prosedural, persoalan berikutnya adalah menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penggunaannya. Dalam perspektif hukum pidana, apabila ditemukan unsur kesengajaan, kerja sama, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran masing-masing.
Di sinilah terlihat bahwa suatu kesepakatan atau keterlibatan bersama, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan atau kelalaian, dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dampak hukum tersebut dapat mencakup ranah administratif, perdata, maupun pidana. Bentuk pertanggungjawabannya pun dapat berbeda antara satu pihak dan pihak lainnya, bergantung pada kedudukan, peran, serta status hukum masing-masing.
Sejumlah langkah hukum terkait persoalan tersebut mulai menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah persoalan berhentinya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden sebagaimana disebutkan dalam narasi sebelumnya. Dari sisi perdata, dalam sebuah video yang beredar, seorang advokat bernama Subhan Palal menyatakan akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri melalui gugatan ganti rugi. Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan kerugian akibat penggunaan surat keterangan yang dimaksud untuk menduduki jabatan Wali Kota dan Wakil Presiden.
Sementara itu, Prof. Dr. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan maupun penggunaan surat keterangan tersebut berpotensi menjadi subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain oknum di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional serta KPU Pusat.
