Breaking News

MUI Desak Kasus Penyadapan Diusut Tuntas, Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum

Ketua Umum MUI KH Muhammad Anwar Iskandar (Foto: Dok. pribadi)

Jendelakita.my.id.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan, objektif, dan independen kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri. MUI meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memerintahkan penyadapan apabila terbukti, diproses sesuai hukum tanpa tebang pilih.

Desakan tersebut tertuang dalam Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam Nomor: Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis Selasa (17/11).

Dalam pandangan tersebut, MUI menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Pengusutan harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat agar penegakan hukum berjalan secara adil dan objektif.

MUI juga menyatakan dukungan kepada kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta institusi berwenang lainnya untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum. Penegakan hukum harus berlandaskan etika dan moral sebagai wujud supremasi serta kedaulatan negara hukum.

Selain itu, MUI mengingatkan penyelenggara negara, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan partai politik agar menjadikan adab, etika, moral, integritas, serta keteladanan sebagai landasan dalam menjalankan amanah kekuasaan.

MUI menilai diperlukan transformasi nasional melalui pembenahan sistem dan tata kelola ekonomi, politik, serta hukum. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi bermartabat, dan supremasi hukum.

MUI turut mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan keharmonisan melalui musyawarah mufakat serta semangat kebersamaan. Pimpinan ormas Islam, ulama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pesantren, mahasiswa, dan masyarakat juga diminta memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum KH M Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan tersebut, MUI juga menolak dominasi oligarki yang mencederai demokrasi dan kedaulatan rakyat.

MUI menegaskan kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. MUI juga mendukung pemberantasan korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu, termasuk mencegah praktik “underpricing” yang berpotensi merugikan negara serta menghilangkan hak rakyat atas kekayaan nasional.