Membedah "Dapur" Riset Porec 2026 : Mengapa Publik Khawatir MBG Hanya Jadi Bancakan Elite?

Oleh: M. Umar Husein

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) awalnya datang dengan narasi heroik : memutus rantai stunting dan menyiapkan Generasi Emas 2045. Namun, laporan terbaru dari Policy Research Center (Porec) bertajuk "Laporan Riset Siapa Yang Diuntungkan dari MBG" yang dirilis April 2026 ini, justru menjadi "bom waktu" bagi kredibilitas pemerintah.

Porec (Policy Research Center), Lembaga Penelitian Independen dengan perspektif kritis dan interdisipliner, fokur mengkaji isyu-isyu kebijakan  publik, sudah sering melakukan penelitian, menghasil rekomendasi perbaikan dan meninjau ulang kebijakan tersebut.

Data riset ini menunjukkan adanya jurang yang sangat lebar antara janji politik dengan realita di atas piring siswa. Berikut adalah uraian mendalam mengenai titik-titik kritis yang membuat publik meradang.

1. Pergeseran Penerima Manfaat : Dari Siswa ke "Orang Dalam"

Temuan paling mencolok dari riset Porec adalah persepsi publik mengenai siapa yang sebenarnya "kenyang" dari anggaran jumbo ini. Sebanyak 88,5% responden menyatakan bahwa manfaat program ini justru mengalir ke kelompok atas, bukan ke target sasaran.

·       Elite dan Pejabat Politik (44,5%): Publik melihat program ini sebagai alat distribusi konsesi politik. Ada kecurigaan bahwa penentuan wilayah prioritas atau vendor besar dipengaruhi oleh kedekatan politik, bukan murni data urgensi gizi.

·       Pengelola Dapur & Mitra SPPG (44%): Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya menjadi ujung tombak kesehatan, justru dipandang sebagai "ladang bisnis baru". Masyarakat menyoroti adanya monopoli pengadaan bahan baku yang hanya melibatkan segelintir pengusaha yang memiliki akses ke kekuasaan.

Ironisnya, hanya 6,5% responden yang merasa anak-anak sebagai subjek utama benar-benar merasakan manfaatnya. Angka ini adalah tamparan keras, program gizi anak tapi yang merasa untung justru orang dewasa di balik meja.

2. Skandal "Sunat Gizi" dan Rantai Distribusi yang Gelap

Masalah kualitas makanan menjadi isu yang paling emosional bagi masyarakat. Riset Porec mengungkap bahwa 79% responden yakin kualitas gizi sengaja "disunat" di tingkat operasional.

·       Ketimpangan Harga vs Realita, Publik mempertanyakan selisih antara anggaran per porsi yang dialokasikan pemerintah dengan nilai makanan yang sampai ke tangan siswa. Sebanyak 76% responden merasa biaya per porsi tidak proporsional. Muncul anekdot di masyarakat : "Anggaran protein daging, yang sampai cuma tempe bening."

·       Biaya Koordinasi yang Mahal, Rantai birokrasi dari pusat ke daerah, lalu ke SPPG, hingga ke sekolah dianggap terlalu panjang dan korosif. Setiap tingkatan diduga mengambil "margin" yang mengakibatkan porsi makanan siswa semakin menciut di titik akhir.

3. Trauma Korupsi dan Ketidaksiapan Tata Kelola

Masyarakat Indonesia memiliki "ingatan jangka panjang" yang buruk terhadap bansos. Ketakutan akan korupsi bukan sekadar asumsi, melainkan kecemasan kolektif. Sebanyak 87% responden yakin program MBG memiliki risiko korupsi yang sangat tinggi.

Porec mencatat bahwa publik melihat adanya celah besar dalam sistem pengawasan. Tidak adanya transparansi real-time mengenai penggunaan anggaran di tiap Satuan Pelayanan membuat masyarakat skeptis. Tanpa mekanisme audit yang independen dan terbuka, program ini dianggap hanya akan mengulang sejarah kelam penyelewengan dana sosial masa lalu.

4. Gelombang Penolakan: "Mending Stop Daripada Jadi Beban"

Data yang paling mengejutkan adalah sikap final masyarakat terhadap keberlanjutan program ini. Sebanyak 80,1% responden menyatakan bahwa program MBG saat ini harus dirombak total atau dihentikan sepenuhnya.

Sentimen negatif ini tidak hanya datang dari kalangan menengah ke atas, tetapi juga dari masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi sasaran program. Alasan utamanya sederhana, mereka tidak ingin negara menambah utang atau mengalihkan subsidi BBM/energi untuk program yang efektivitasnya diragukan dan hanya memperkaya segelintir orang.

Kesimpulan, Butuh Transformasi, Bukan Sekadar Ganti Nama

Hasil riset Porec 2026 ini adalah cermin retak bagi pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Jika pemerintah tetap memaksakan model pengelolaan yang tertutup dan kental dengan nuansa bagi-bagi proyek, maka MBG hanya akan diingat sebagai kegagalan kebijakan publik terbesar di dekade ini.

Masyarakat menuntut perubahan mendasar :

1. Audit Total terhadap seluruh mitra SPPG dan vendor pengadaan.
2. Transparansi Anggaran hingga level porsi per siswa yang bisa diakses publik.
3. Pelibatan Masyarakat Sipil dan ahli gizi independen dalam pengawasan harian.

Tanpa langkah perbaikan mendasar ini, "Makan Bergizi Gratis" akan tetap menjadi "Makan Banyak Gengsi" bagi para elite, sementara anak-anak bangsa tetap harus menelan janji kosong.