Kontribusi Pemikiran BPMSS untuk Akselerasi Pembangunan Sumatera Selatan
Salah satu bentuk partisipasi aktif BPMSS dalam pembangunan daerah diwujudkan melalui kegiatan diskusi dan rapat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2026, di sekretariat BPMSS yang berlokasi di Jalan Sultan Mansyur, Palembang. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah, antara lain " pembangunan tanjung carat." Topik tersebut menjadi perhatian penting karena Tanjung Carat merupakan sebuah gagasan besar yang direncanakan sebagai pelabuhan bertaraf internasional. Pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi pintu gerbang baru bagi aktivitas perdagangan dan distribusi barang, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pembangunan pelabuhan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Rapat strategis tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dalam struktur organisasi BPMSS, antara lain Ketua BPMSS Hadi Prayoga, anggota Tim Percepatan Pembangunan, Wakil Ketua Dewan Pengawas BPMSS Toni Panggarbesi, serta Dewan Pakar Yunita dan Albar Sentosa Subari. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari berbagai perspektif keilmuan lainnya. Diskusi yang berlangsung mencerminkan komitmen BPMSS untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif dan konstruktif kepada pemerintah daerah. Dengan melibatkan para ahli, diharapkan setiap kebijakan pembangunan dapat direncanakan secara matang dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Albar Sentosa Subari yang dikenal sebagai kolumnis, akademisi, dan praktisi hukum adat serta Ketua Perkumpulan Peduli Marga Batang Hari Sembilan, menyampaikan pandangannya mengenai berbagai persoalan yang berpotensi muncul. Ia menekankan bahwa salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah persoalan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan pembangunan pelabuhan tersebut dapat diasumsikan akan bersinggungan langsung dengan masyarakat hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah adat. Permasalahan ini memerlukan perhatian serius agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap nilai-nilai adat, serta perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat menjadi hal yang sangat penting. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat.
Melalui kegiatan diskusi ini, BPMSS menunjukkan perannya sebagai organisasi masyarakat yang tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif memberikan kontribusi pemikiran strategis bagi pembangunan daerah. Organisasi ini berupaya menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat dengan memberikan masukan berbasis keilmuan dan pengalaman para pakarnya. Partisipasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Kehadiran BPMSS menjadi bukti bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah merupakan faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah.
