Sebuah Gagasan: Jika Saya Menjadi Wali Kota

Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Penulis: Siti Aisyah
NIM: 23862080024
Prodi: PAI 4A

Jendelakita.my.id. - Jika saya diberi amanah menjadi seorang Wali Kota, maka tujuan utama saya adalah menjadikan kota yang saya pimpin sebagai kota yang sejahtera. Sejahtera dalam arti masyarakatnya hidup dengan nyaman, aman, sehat, serta memiliki keseimbangan dalam aspek ekonomi dan sosial.

Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta lingkungan yang bersih dan layak huni. Saya ingin memastikan bahwa setiap anak dapat mengenyam pendidikan tanpa hambatan, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya, serta setiap individu memiliki peluang yang sama untuk bekerja maupun berwirausaha.

Selanjutnya, saya akan memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), para petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil lainnya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kota. Bentuk dukungan tersebut mencakup pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, serta akses terhadap pasar yang lebih luas. Pemerintah tidak seharusnya hanya membuat kebijakan dari balik meja, melainkan turun langsung untuk mendampingi pelaku usaha.

Selain itu, saya akan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat dan hijau. Pembangunan taman kota, ruang bermain anak, jalur pejalan kaki dan pesepeda yang aman, serta sistem pengelolaan sampah yang baik akan menjadi prioritas utama. Sebab, kota yang sejahtera bukan hanya diukur dari indikator ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakatnya.

Saya juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Saya meyakini bahwa sebuah kota akan menjadi lebih baik apabila warganya merasa memiliki, merasa didengar, serta diajak untuk berkontribusi secara langsung.

Akhirnya, saya akan menjamin bahwa seluruh program pemerintah kota dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah anggaran harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.