Resume Buku Berjudul “Pelayanan Sektor Publik Di Asia Dan Eropa”

Tim Penulis Resume:

1.      Sri Sayekti MJ (23862080040).         4. Dimaz Pradika (23862080009)

2.      Utiyah Afiani (23862080029).            5. Malikul Sahhan (23862080019)

3.      Anisa Nur Safitri (23862080005).      6. Nabil Albukhori (23862080039)

Jendelakita.my.id. - Buruknya birokrasi  adalah suatu permasalahan besar yang dihadapi oleh negara-negara kawasan Asia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (ekspatriat), menyatakan bahwa negara Indonesia dinilai memiliki birokrasi yang terburuk dibandingkan dengan kondisi birokrasinya ditahun 1999 yang masih lebih baik jika dibandingkan dengan Cina, Vietnam dan India.

      Pada tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8.0 atau tidak adanya perubahan dari tahun 1999 sehingga jauh dibawah rata-rata. Berdasarkan pengalaman dan persepsi para ekspatriat yang menjadi responden menyatakan bahwa masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan koleganya. Sementara yang menjadi sorotan birokrasi di Indonesia sebagai negara berkembang adalah para birokratnya yang bekerja tidak memuaskan, biasanya mereka sering menyelewengkan wewenang yang mereka pegang.

      Para eksekutif bisnis yang disurvei oleh PERC juga berpendapat bahwa sebagian besar negara di kawasan Asia masih perlu menekan hambatan birokrasi (red tape barries). Mereka juga mencatat beberapa kemajuan terutama dengan adanya tekanan terhadap birokrasi untuk melakukan reformasi. Reformasi menurut temuan PERC terjadi di beberapa negara Asia seperti Thailand dan Korea Selatan.

      Peringkat Thailand dan Korea Selatan ditahun 2000 membaik, meskipun masih dibawah rata-rata yakni masing-masing skor 6,5 dan 7,5 dari tahun sebelumnya yakni 8,14 dan 8,7. Pada tahun 1999 berdasarkan hasil penelitian PERC menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan sarat kronisme dengan skor 9,91 untuk korupsi dan 9,09 untuk kronisme dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh yang terburuk.