Breaking News

Muratara Ukir Prestasi Keuangan Lewat WTP Delapan Kali Beruntun

muratarakab.go.id

Jendelakita.my.id. - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Muratara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Opini tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, didampingi Kepala BPKAD Muratara, H. Mutasir, dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rio Tirta, bertempat di kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Selasa (27/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati H. Junius Wahyudi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta bimbingan dari BPK yang telah membantu mengatasi berbagai persoalan yang ditemukan dalam proses audit laporan keuangan.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan DPRD Muratara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari BPK yang telah memeriksa sekaligus membimbing apabila ada permasalahan yang ditemukan di seluruh SKPD kita sehingga kembali meraih opini WTP yang ke delapan kalinya,” ujar Wabup.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Wabup berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar terus menjaga sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku, demi mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala BPKAD Muratara, H. Mutasir, menjelaskan bahwa opini WTP yang diraih tahun ini merupakan WTP murni, tanpa catatan Penekanan Suatu Hal (PSH). Menurutnya, ini menjadi prestasi yang istimewa karena di saat beberapa daerah lain hanya memperoleh opini WTP dengan PSH atau bahkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Muratara justru mendapatkan WTP murni.

“Keberhasilan memperoleh opini terbaik ini tak lepas dari dukungan Bupati Muratara serta kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muratara,” tegas Mutasir.

Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Muratara memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Dengan pencapaian ini, Pemkab Muratara berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.