"Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah" Tulisan Oleh Elshi Elvira Rosianti, Jefik Zulfikar Hafizd, Mohamad Rana, Sugianto dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Jendelakita.my.id. - Tulisan ini diterbitkan pada jurnal Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyar’iah) Vol.2, No.2, Tahun 2024, h.63-82.
Abstract
The Regional People's Representative Council (DPRD) of Kuningan Regency plays a crucial role in the formation of Regional Regulations, as stipulated in Article 41 of Law Number 32 of 2004, which mentions the functions of legislation, budgeting, and supervision for DPRD. However, in practice, DPRD tends to propose fewer Regional Regulations than the regional heads each year. Based on this, this research aims to assess the implementation of the authority held by the DPRD of Kuningan Regency based on Law No. 12 of 2011 and Regional Regulation (Perda) of Kuningan Regency No. 21 of 2013 concerning the Guidelines for the Formation of Local Legal Products. Additionally, the objective of this research is to understand the fiqih siyasah perspective on the authority of the DPRD and the Regional Head of Kuningan Regency in forming Regional Regulations. This field research employs an empirical juridical approach using data collection methods such as observation, interviews, and documentation. Data analysis involves processing, presenting, and verifying the gathered information. The findings indicate that the determination of Kuningan Regency's Regional Regulations is achieved through the agreement between the DPRD and the Regional Head. Thus, both the DPRD and the Regional Head have equal positions in establishing Regional Regulations. However, the implementation of the DPRD's authority to form Regional Regulations has not been optimal. During the period 2020-2021, Regional Regulations were predominantly proposed by the Regional Government. From a fiqih siyasah perspective, such authority should be held by a representative institution capable of channeling the aspirations of the community.
Keywords: DPRD; Regional Heads; Regional Regulations;
Abstrak
DPRD Kabupaten Kuningan memiliki peran krusial dalam pembentukan Peraturan Daerah, sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD cenderung memberikan lebih sedikit usulan Peraturan Daerah dibandingkan kepala daerah setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan DPRD Kabupaten Kuningan berdasarkan UU No 12 tahun 2011 dan Perda Kabupaten Kuningan No. 21 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukkan Produk Hukum Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggali pandanganfiqih siyasah terhadap peran DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan dalam membentuk Peraturan Daerah. Metode penelitian melibatkan pendekatan yuridis empiris dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penetapan Perda Kabupaten Kuningan memerlukan persetujuan antara DPRD dan Kepala Daerah, mengindikasikan kedudukan setara keduanya. Meski demikian, pelaksanaan kewenangan DPRD masih belum optimal, dengan dominasi usulan Raperda dari Pemerintah Daerah selama 2020-2021. Dalam perspektif fiqih siyasah, kewenangan semacam ini seharusnya ditempatkan pada lembaga perwakilan yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat.
Kata Kunci: DPRD; Kepala Daerah; Peraturan Daerah.***