Konsekuensi Hukum dari Penggunaan Kata "Berhenti"
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Pengamat Hukum dan Politik)
Jendelakita.my.id. - Menyimak pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, mengenai surat Gibran Rakabuming Raka, terdapat kesamaan penggunaan istilah antara surat tersebut dan surat pengunduran diri Presiden Soeharto pada masanya. Keduanya menggunakan kata "berhenti", bukan istilah mengundurkan diri dari jabatan.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Yusril Ihza Mahendra membaca salinan (copy) surat Gibran yang diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada siang hari.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, penggunaan kata tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik. Karena yang digunakan oleh pihak bersangkutan adalah kata "berhenti", Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak perlu menggelar sidang untuk memutuskan menerima atau menolak keputusan Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden. Dengan demikian, keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan final dari yang bersangkutan.
Kata "berhenti" tidak hanya memiliki konsekuensi sebagaimana disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Istilah tersebut juga tertulis dalam berita yang ditayangkan Kompas TV pada 12 November 2026. Dalam ilmu hukum, pemilihan sebuah kata atau susunan kalimat dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri, sebagaimana sering dijelaskan oleh para pakar hukum, terutama dalam proses beracara.
Pada dasarnya, sebuah kata atau kalimat yang diucapkan maupun dituliskan tidak dapat dilepaskan dari konteks dan latar belakang penggunaannya. Pemilihan kata bukan sekadar persoalan bahasa, melainkan dapat berkaitan erat dengan maksud dan akibat yang ditimbulkannya.
Sebagai ilustrasi, dalam aturan berlalu lintas terdapat simbol huruf P yang berarti dilarang parkir dan simbol huruf S yang berarti dilarang berhenti. Secara kasatmata, aktivitas parkir dan berhenti sama-sama menunjukkan kendaraan yang tidak bergerak. Namun, keduanya memiliki pengertian berbeda. Berhenti umumnya dilakukan dalam waktu singkat dengan kondisi mesin kendaraan tetap hidup, sedangkan parkir merupakan kegiatan menempatkan kendaraan untuk sementara waktu dengan kondisi yang berbeda, termasuk kemungkinan mesin dimatikan.
Contoh lainnya dapat ditemukan dalam istilah hukum, seperti perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Perbedaannya mungkin tidak dipahami oleh masyarakat umum, tetapi sangat penting bagi mereka yang memahami istilah teknis yuridis.
Hal serupa berlaku terhadap penggunaan istilah "berhenti" dan "mundur". Keduanya tidak serta-merta memiliki makna yang sama karena masing-masing dapat membawa konsekuensi hukum dan politik tersendiri.
Kata "berhenti" terlihat jelas dalam surat Gibran tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua MPR RI. Istilah tersebut tercantum pada alinea pertama, baris kedua. Pemilihan kata inilah yang patut dicermati lebih jauh karena dalam perspektif hukum, penggunaan satu istilah dapat menentukan bagaimana sebuah peristiwa atau keputusan dimaknai serta ditindaklanjuti.
