Kasus Aurel di Banyuasin, Kuasa Hukum Soroti Bukti Penetapan Tersangka

Jendelakita.my.id. - Penetapan Aurel sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dipersoalkan tim penasihat hukumnya. Mereka menilai penyidik masih perlu memperjelas hubungan sebab-akibat antara dugaan perbuatan yang dituduhkan dan luka yang menjadi dasar perkara.

Penasihat hukum Aurel, Ahmad Basuki, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H., meminta kepolisian mencermati kembali konstruksi pembuktian sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Permintaan tersebut disampaikan setelah mereka memperoleh informasi bahwa berkas perkara telah diproses untuk dilimpahkan.

Ahmad Basuki menegaskan, keberadaan dua alat bukti harus disertai keterkaitan hukum yang jelas.

"Kami masih meragukan proses penyidikan ini. Memang ada dua alat bukti, tetapi antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya harus ada jembatan hubungan hukum sebab-akibat yang jelas. Menurut penilaian kami selaku PH, jembatan itu belum ada," tegas Ahmad Basuki di Palembang, Rabu (11/11/2026).

Selain pembuktian, kuasa hukum menyoroti kronologi kejadian, terutama perbedaan tindakan menghalangi dan memisahkan pihak yang terlibat.

"Pada saat ada niat pembalasan, posisinya dihalangi, bukan dipisah. Ada perbedaan mendasar antara 'dihalangi' dan 'dipisah'. Ini bahasa hukum yang wajib didalami lagi oleh penyidik," ujarnya.

Mereka juga mempertanyakan penanganan perkara karena kedua belah pihak sama-sama ditetapkan sebagai tersangka.

Persoalan lain yang disoroti adalah usia Aurel saat kejadian. Kuasa hukum menyebut Aurel masih berstatus anak dan telah menyerahkan akta kelahiran kepada penyidik sebagai bukti.

"Yang harus digarisbawahi, Aurel pada saat peristiwa terjadi masih dalam kategori anak. Bukti akta kelahiran sudah ditunjukkan. Lantas bagaimana konstruksi hukum penganiayaan terhadap anak ini? Ini harus clear dan tidak boleh kabur," tegas Heriyanto.

Tim penasihat hukum berharap Kejaksaan memeriksa substansi pembuktian, kronologi, serta pemenuhan hak Aurel sebagai anak, bukan sekadar kelengkapan administrasi berkas perkara.