Perbedaan Prilaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Pengamat Hukum dan Sosial)
Jendelakita.my.id. - Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di dunia hukum Indonesia, kita masih sering menemukan perbedaan perlakuan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana. Perbedaan tersebut bahkan terlihat sangat mencolok, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan benar-benar diterapkan dalam penegakan hukum.
Mari kita melihat dua peristiwa yang sempat viral di media sosial. Pertama, perlakuan terhadap seorang nenek yang diduga mencuri beras dan minyak di sebuah pasar di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam peristiwa tersebut, nenek itu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Rambutnya dijambak dan pakaiannya dikoyak. Tindakan seperti ini jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya penghormatan terhadap martabat dan kemanusiaan.
Seharusnya kita melakukan introspeksi dan bertanya, mengapa seorang perempuan lanjut usia harus mendapatkan perlakuan seperti itu? Bisa jadi, ia terpaksa melakukan tindakan tersebut karena membutuhkan beras untuk menyambung hidup bersama keluarganya. Kesulitan ekonomi dan terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin menjadi salah satu latar belakang perbuatannya. Sayangnya, kita sering kali tidak mencoba memahami persoalan dari sudut pandang kemanusiaan.
Gambaran lainnya adalah seorang nenek yang harus bersimpuh di hadapan persidangan ketika menerima vonis hakim karena perkara pencurian sandal yang nilainya tidak seberapa. Padahal, persoalan seperti itu semestinya dapat ditangani dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan pendekatan yang lebih manusiawi.
Namun, kondisi berbeda justru terlihat ketika seorang pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi menghadapi proses hukum. Tidak jarang kita menyaksikan tersangka korupsi yang tetap tersenyum dan melambaikan tangan ketika diketahui melakukan tindak pidana. Sikap tersebut seolah-olah memberikan kesan bahwa "semua bisa diatur".
Peristiwa lain yang juga sempat menyita perhatian publik adalah penggeledahan sebuah pondok pesantren putri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Penggeledahan tersebut dilakukan ketika para santriwati sedang beristirahat pada malam hari. Petugas mendobrak pintu kamar yang di dalamnya terdapat santriwati dalam kondisi berpakaian seadanya.
Tidak hanya itu, penggeledahan dan penyitaan juga dilakukan di lingkungan pesantren. Peristiwa ini kemudian mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya kalangan umat Islam. Dampaknya, sejumlah pejabat kepolisian dicopot dari jabatannya dan beberapa anggota dinonaktifkan.
Berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan perlakuan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana masih menjadi persoalan serius. Penegakan hukum seharusnya memiliki standar operasional yang jelas dan diterapkan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun jabatan seseorang. Terlebih lagi, Indonesia telah memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia yang diharapkan turut memperkuat perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara.
Persoalan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi teknis pelaksanaan di lapangan maupun regulasi dan peraturan perundang-undangan. Kita juga belum boleh melupakan kasus yang pernah terjadi di lembaga pemasyarakatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan temuan fasilitas mewah di balik dinding lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi para narapidana.
Fenomena tersebut menjadi gambaran adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadap manusia. Padahal, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hukum tidak seharusnya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Berbagai kejadian tersebut tentu dapat menimbulkan kekecewaan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang adil di Indonesia. Jika hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi terkesan lunak terhadap mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, maka keadilan akan sulit diwujudkan.
Kita perlu kembali mengingat bahwa sila kelima Pancasila berbunyi, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai tersebut bukan sekadar rangkaian kata yang tertulis dalam dasar negara, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk dalam penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak diskriminatif.
