Breaking News

SMSI Pertanyakan Sanksi terhadap Firdaus, Dorong HPN Digelar Bergiliran


Jendelakita.my.id. - Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, menyoroti keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Ketua Umum SMSI, Firdaus.

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026. Makali menilai keputusan itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan internal organisasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat dan kesetaraan konstituen Dewan Pers dalam penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN).

Menurut Makali, persoalan ini berawal dari usulan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara terbuka dan memungkinkan organisasi konstituen Dewan Pers menjadi penanggung jawab secara bergiliran.

“Keputusan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil dan melibatkan seluruh elemen pers nasional. Usulan mengenai kesetaraan semestinya dijawab melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang terbuka,” ujar Makali dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Makali juga mempertanyakan dasar penerapan aturan internal PWI terhadap Firdaus. Ia menyebut usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027 disampaikan pada 18 Juni dan 10 Juli 2026 sebagai aspirasi kelembagaan, bukan kepentingan pribadi.

Ia menilai HPN perlu menjadi agenda bersama masyarakat pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers didorong memfasilitasi dialog untuk membahas mekanisme penyelenggaraan yang transparan dan proporsional.

Makali turut menyoroti evaluasi HPN 2026 di Banten, mulai dari keterwakilan delegasi, fasilitas akomodasi, transparansi anggaran dan sisa hasil usaha (SHU), hingga kesempatan organisasi lain berpartisipasi dalam acara utama.

Menurut keterangannya, kuota undangan delegasi SMSI berkurang dari 171 orang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026.

SMSI, kata Makali, tengah mengkaji langkah strategis untuk mendorong pembenahan tata kelola HPN. Dua opsi yang ditawarkan ialah pembentukan kepanitiaan bersama seluruh konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab.

“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu organisasi. Ini tentang bagaimana HPN dapat menjadi panggung bersama bagi seluruh insan pers Indonesia. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog yang terbuka, mekanisme yang adil, dan semangat menjaga persatuan pers nasional,” pungkas Makali Kumar.