TTI Minta Tata Kelola Anggaran Pertanian Dibenahi, Percepatan Tak Boleh Abaikan Transparansi

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar

Jendelakita.my.id. - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai lambatnya penyerapan anggaran sektor pertanian di Aceh perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah. Sorotan tersebut muncul setelah Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegur Pemerintah Aceh terkait belum optimalnya pencairan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk program perbaikan sawah dan irigasi.

Menurut TTI, keterlambatan penyaluran anggaran bukan hanya memengaruhi rendahnya realisasi keuangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemulihan sektor pertanian. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat peningkatan produktivitas lahan sekaligus memperlambat upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan pemerintah daerah harus segera mencari akar persoalan yang menyebabkan lambatnya pencairan anggaran agar program pertanian dapat segera berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

TTI meminta Pemerintah Aceh bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota penerima bantuan segera mengidentifikasi penyebab keterlambatan penyaluran anggaran. Selain itu, pemerintah juga didorong membuka data alokasi, penyaluran, dan realisasi anggaran kepada publik secara transparan, mempercepat proses administrasi tanpa mengesampingkan akuntabilitas, mempublikasikan perkembangan fisik maupun keuangan program secara berkala melalui dashboard publik, serta memastikan seluruh bantuan diterima kelompok tani yang berhak.

Di sisi lain, TTI mengingatkan bahwa percepatan serapan anggaran tetap harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan, serta pengawasan yang ketat. Menurut TTI, percepatan pelaksanaan program tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tata kelola yang baik maupun membuka peluang terjadinya penyimpangan.

"Yang dibutuhkan petani bukan hanya besarnya anggaran, tetapi kepastian bahwa bantuan tersebut dapat diterima tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata. Keterlambatan birokrasi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat," ujar Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, kepada Korankita.com, Rabu (5/8/2026).

TTI juga menyatakan siap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program bantuan pertanian, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, pembangunan irigasi, rehabilitasi lahan, hingga distribusi bantuan. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi petani di Aceh.